Mewaspadai Ilusi 51 %

Kemarin diadakan jumpa pers terkait perpanjangan kontrak Freeport.

Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin menteri ESDM Ign Jonan dan menteri keuangan Sri mulyani yang berunding dengan tim negosiasi freeport berhasil menyepakati beberapa hal penting terkait kontrak Freeport.

Salah satu hal yang dianggap penting adalah kesediaan Freeport mendivestasi 51 % saham PT Freeport Indonesia kepada pihak Indonesia.

Divestasi Freeport Indonesia selalu menjadi isu seksi yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Ada banyak aspek yang terkait disitu, mulai dari faktor nasionalisme sampai faktor ekonomi. Masalah nasionalisme terutama berkaitan dengan keinginan agar kekayaan alam negeri ini dikelola sendiri oleh anak bangsa bukan oleh pihak asing. Isu kedaulatan dan kebanggaan nasional mengemuka di sini.

Masalah ekonomi terutama berkaitan dengan keinginan agar semua kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk negara dan rakyat Indonesia.

Kesediaan Freeport melakukan divestasi sampai 51 % patut disyukuri. Kerja keras tim negosiator Indonesia juga patut diapresiasi, namun kerja belum selesai. Masih banyak detail yang perlu diselesaikan dan terkadang detail-detail itu yang sangat menentukan apakah kesepakatan hasil perundingan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi Indonesia atau tidak.

Sejarah divestasi freeport di masa lalu adalah sejarah yang kelam dan harus menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Janji Divestasi freeport sebesar 51 % sebenarnya bukan hanya terjadi saat ini saja. Pada saat perpanjangan kontrak karya Freeport tahun 1991 klausul divestasi sampai 51 % sudah diatur dalam pasal 24 kontrak karya Freeport.

Pasal tersebut mengatur bahwa dalam jangka waktu 20 tahun sejak kontrak ditandatangani Freeport harus sudah mendivestasi 51 % sahamnya kepada pihak Indonesia. Bila ketentuan ini dipatuhi maka pada tanggal 31 Desember 2011, 51% saham PT Freeport Indonesia seharusnya sudah dikuasai oleh Indonesia.

Faktanya sampai detik ini, pemerintah Indonesia baru memiliki 9,36 % saham PT Freeport Indonesia.

Hal ini terjadi karena Freeport beranggapan bahwa dengan adanya peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994, maka ketentuan divestasi 51 % tersebut menjadi tidak berlaku.

Kemudian terbit beleid baru yaitu PP 24 tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur bahwa IUP dan IUPK wajib mendivestasi 51 % sahamnya ke pihak Indonesia dalam 10 tahun, dengan rincian 20 % pada tahun keenam setelah produksi, 10 % lagi ditahun ke 7 dan masing-masing 7% pada tahun ke 8,9 dan 10. Sehingga pada tahun ke 10 setelah berproduksi 51 % saham sudah beralih ke pihak Indonesia.

Freeport menolak ketentuan ini dengan alasan bahwa kontrak mereka adalah kontrak karya bukan IUP atau IUPK sehingga tidak terkena ketentuan ini.

Tahun 2014 terbit aturan kontrovesial tentang divestasi yaitu Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014. Salah satu poin pentingnya adalah untuk divestasi tambang seperti Freeport (tambang bawah tanah) kewajiban divestasinya menjadi sebesar 30 % bukan 51 %.

Freeport bersedia mengikuti ketentuan ini. Berdasarkan ketentuan ini maka disusunlah jadwal divestasi yaitu kepemilikan Indonesia menjadi 20 % di tahun 2018 dan menjadi 30 % ditahun 2019.

Pada tahun 2016 pemerintah sudah memiliki saham PT FI sebesar 9,36 % maka untuk menggenapi menjadi 20 %, Freeport harus melepas 10,64 % sahamnya kepada pemerintah RI pada tahun 2018.

Masalahnya adalah Freeport pada tahun 2016 menawarkan sahamnya itu dengan harga fantastis yaitu USD 1,7 milyar sementara menurut valuasi pemerintah nilai 10,64 % saham tersebut adalah USD 630 juta.

Akibatnya jadwal divestasi itu terancam molor karena tidak terjadi kesepakatan harga.

Pengalaman puluhan tahun soal divestasi Freeport telah memberi kita pelajaran berharga bahwa ketentuan detil soal divestasi harus diatur secara tegas agar divestasi tersebut benar2 terwujud dan tidak ada ruang bagi Freeport untuk menghalangi divestasi. Hal ini untuk menghindari klausul divestasi 51 % yang sangat hebat itu menjadi cuma sekedar ilusi karena tidak pernah terwujud.

Tim negosiator kontrak harus benar-benar teguh dan berjuang semaksimal mungkin agar jadwal divestasi dan harga saham yang didivestasi ditetapkan secara eksplisit ke dalam kontrak hasil negosiasi sehingga divestasi bisa berlangsung mulus dan tidak molor.

Semoga tim negosiator RI yang bernegosiasi kontrak dengan Freeport diberikan kekuatan dan tetap amanah dalam memperjuangkan kepentingan negeri ini.

Demi Indonesia yang lebih sejahtera dan lebih baik.

Widi Pramono
30082017

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *